%20bergandengan%20tangan%20dengan%20(dari%20kiri)%20Sekretaris%20Tetap%20Kementerian%20Luar%20Negeri%20Myanmar%20Hau%20Khan%20Sum.%20(Antaranews).webp) |
| Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bergandengan tangan dengan (dari kiri) Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Hau Khan Sum. (Antaranews) |
Tajukkalimantan.com – Para pemimpin ASEAN mengecam berlanjutnya kekerasan terhadap warga sipil, fasilitas publik, dan infrastruktur di Myanmar. Pernyataan itu tertuang dalam dokumen ‘Tinjauan dan Keputusan Para Pemimpin ASEAN tentang Pelaksanaan Konsensus Lima Poin’ yang dirilis pada Senin, Jakarta.
Dokumen ini meninjau pelaksanaan Lima Poin Konsensus (5PC), yang disepakati pada April 2021 sebagai respons krisis Myanmar pasca kudeta militer. ASEAN menilai pelaksanaannya kurang nyata dan menekankan pentingnya penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, dan dialog inklusif.
ASEAN mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri, menghindari eskalasi konflik, dan menciptakan kondisi aman bagi distribusi bantuan. Para pemimpin juga menegaskan komitmen membantu Myanmar mencapai solusi damai yang dipimpin oleh rakyat Myanmar sendiri.
Konflik di Myanmar meningkat sejak kudeta 2021, melibatkan militer, kelompok pro-demokrasi, dan kelompok etnis bersenjata, dengan kondisi kemanusiaan memburuk, terutama menjelang Pemilu Desember 2025.
Sumber: Antaranews
%20bergandengan%20tangan%20dengan%20(dari%20kiri)%20Sekretaris%20Tetap%20Kementerian%20Luar%20Negeri%20Myanmar%20Hau%20Khan%20Sum.%20(Antaranews).webp&description=ASEAN Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar dan Perlindungan Warga Sipil){kind=link}