![]() |
| RDP yang diselenggarakan DPRK Manokwari yang membahas pemberian MBG di Manokwari. (ANTARA) |
MANOKWARI, Tajukkalimantan.com – DPRK Manokwari mengimbau Badan Gizi Nasional (BGN) mencari solusi agar penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikenai sanksi penghentian sementara.
Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat DPRK Manokwari terkait kasus roti MBG berjamur dan keracunan makanan yang melibatkan SPPG, BGN Papua Barat, serta pihak sekolah.
Wakil Ketua II DPRK Manokwari Johani Brian Makatita menegaskan program MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menilai sanksi terhadap SPPG perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap penerapan SOP, namun tidak boleh berdampak pada terhentinya pemberian MBG kepada penerima manfaat.
BGN Papua Barat mencatat terdapat 53.127 penerima MBG di Manokwari yang dilayani oleh 22 SPPG, sementara dua SPPG saat ini dihentikan sementara karena pelanggaran dan belum dapat digantikan akibat keterbatasan kapasitas produksi.
Sumber: Antaranews
.jpg)