.jpg) |
| Plt. Kepala Biro Organisasi saat memberikan sambutan dalam FGD. (MMC Kalteng) |
PALANGKA RAYA, Tajukkalimantan.com - Focus Group Discussion (FGD) verifikasi hasil penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Daerah digelar Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri secara daring dan diikuti 183 peserta dari 10 provinsi pada Jumat, 20 Februari 2026.
Kegiatan dibuka Direktur FKKPD Efrimeiriza bersama Kasubdit Wilayah II Eko Wulandaru guna memperkuat reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.
Plt Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Betri Susilawati, hadir sebagai narasumber dengan memaparkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah di Kalteng.
Ia menegaskan penataan kelembagaan harus berdampak pada peningkatan kinerja, akuntabilitas, serta menjadi referensi nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, struktur organisasi yang tepat fungsi dan bebas tumpang tindih akan mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: MMC Kalteng
.jpg&description=Kalteng Jadi Rujukan Nasional dalam Verifikasi Indeks Kelembagaan Daerah){kind=link}