APBD Kalteng 2027 Diproyeksikan Rp5,74 Triliun, Fokus Infrastruktur Jadi Prioritas

Pimpinan DPRD bersama Wakili Gubernur dan Sekda Kalteng berfoto bersama usai penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Prov Kalteng. (RRI)

    PALANGKA RAYA, Tajukkalimantan.com - DPRD Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi Kalteng menyepakati hasil finalisasi KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja sekitar Rp5,74 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan III tahun sidang 2026 di DPRD Kalteng.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arthon S Dohong bersama jajaran wakil ketua dan dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo serta Sekda Linae Victoria Aden.

BACA JUGA: Semarak HUT RI, Agustiar Dorong Warga Kalteng Isi Kemerdekaan dengan Karya Nyata

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng Siti Nafsiah mengatakan pembahasan KUA-PPAS dilakukan Banggar bersama TAPD secara bertahap sejak Juli hingga Agustus 2026.

Pembahasan tersebut mencakup pendalaman terhadap struktur pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah untuk memastikan rancangan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan.

Salah satu penyesuaian dilakukan terhadap target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari sekitar Rp42,55 miliar menjadi Rp100 miliar.

Pendapatan daerah dalam hasil finalisasi KUA-PPAS 2027 ditetapkan sekitar Rp5,39 triliun atau meningkat Rp177,45 miliar dari rancangan awal sebesar Rp5,21 triliun.

Sementara itu, belanja daerah meningkat dari sekitar Rp5,59 triliun menjadi Rp5,74 triliun atau bertambah sekitar Rp176,45 miliar.

Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan, terutama pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kalteng.

{nextPage}

Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi menyebut selisih antara pendapatan dan belanja daerah mencapai sekitar Rp350 miliar dan akan ditutup melalui pembiayaan.

Pemprov Kalteng juga melakukan penyesuaian sejumlah anggaran hibah dengan mengalihkannya ke belanja modal sebagai bagian dari penyesuaian terhadap regulasi dan penguatan pembangunan.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyatakan hasil kesepakatan tersebut akan menjadi landasan penyusunan APBD 2027 dengan tetap memperhatikan masukan DPRD, aturan yang berlaku, serta tata kelola anggaran yang baik.

Sumber: RRI.co.id