Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Lewat Rakor Nasional

Pemprov Kalteng mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual. (Kalimantanpost.com)

    PALANGKA RAYA, Tajukkalimantan.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026).

Rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Fanny Kartika Oktavianti, bersama perangkat daerah terkait dan instansi vertikal.

BACA JUGA: Wagub Kalteng Tekankan Percepatan Serapan Anggaran Demi Maksimalkan Hasil Pembangunan

Dalam pemaparannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa secara nasional pada Juli 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan dengan inflasi tahunan mencapai 2,88 persen.

BPS mencatat sebanyak 11 provinsi mengalami inflasi, sedangkan 27 provinsi lainnya mengalami deflasi pada periode yang sama.

Untuk Kalimantan Tengah sendiri, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,23 persen sehingga tetap memerlukan perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga.

BPS juga mengingatkan agar pemerintah daerah terus memantau komoditas utama seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng yang masih berpotensi memengaruhi inflasi.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras dilaporkan menunjukkan tren penurunan.

{nextPage}

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan pemerintah terus memantau perkembangan harga pangan strategis, khususnya beras dan jagung pakan ternak.

Pemantauan juga dilakukan terhadap komoditas lain seperti bawang putih, MinyaKita, gula pasir, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan distribusi pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia.

Sumber: Kalimantanpost.com