![]() |
| Ketua Komisi III Mustaqimah saat rapat didampingi Wakil Ketua Maulana. (Klikkalsel) |
BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - Komisi III DPRD Kalimantan Selatan meminta perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota disinkronkan agar penggunaan anggaran daerah tidak mengalami tumpang tindih.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat kerja bersama Bappeda Kalsel terkait rencana kerja dan program untuk Tahun Anggaran 2027, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, sinkronisasi perencanaan penting untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Terlebih, terdapat anggaran sekitar Rp600 juta untuk mendukung program sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.
Mustaqimah menekankan anggaran tersebut harus mampu mendorong koordinasi antarwilayah sehingga program pembangunan tidak saling bertabrakan.
Ia mencontohkan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) yang perlu terlebih dahulu disesuaikan dengan program pemerintah kabupaten atau kota di lokasi yang sama.
Pengecekan lokasi dan koordinat dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi tidak mengulang pekerjaan yang sudah menjadi program daerah.
Menurut Mustaqimah, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi perencanaan, tetapi juga menyangkut efektivitas penggunaan APBD.
Pembangunan dengan sasaran atau lokasi yang sama berpotensi membuat anggaran tidak optimal apabila tidak didahului koordinasi antarpemerintah daerah.
{nextPage}
Sementara itu, anggaran Bappeda Kalsel untuk 2027 mengalami penurunan sekitar Rp48 miliar atau 10,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Mustaqimah menilai penurunan anggaran bukan persoalan selama besaran yang ditetapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan serta dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara optimal.
Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti menyampaikan, pada 2027 pihaknya merancang tiga program, 15 kegiatan dan 73 subkegiatan dengan total pagu lebih dari Rp48 miliar yang diarahkan untuk penguatan koordinasi lintas sektor serta perencanaan berbasis data.
Sumber: Klikkalsel.com
.jpg)