Pansus DPRD Kalsel Dalami Dugaan Penyimpangan BBM Bersubsidi, BPK RI Jadi Sasaran Koordinasi

Ketua Pansus, H.M. Syaripuddin. (gesuri.id)

    BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus menghimpun informasi dan memperdalam data terkait penyaluran BBM bersubsidi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap dugaan penyimpangan distribusi BBM yang diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang di sejumlah wilayah Kalsel.

Ketua Pansus H. M. Syaripuddin mengatakan pihaknya akan terus mengumpulkan informasi sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi terkait persoalan tersebut.

BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kalsel Dalami Program Kesra DKI untuk Perkuat Kebijakan Daerah

“Kami akan terus menghimpun informasi dan mengolah data terkait penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan Syaripuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).

RDP tersebut menghadirkan Bapenda Kalsel, Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel serta BPK RI Perwakilan Kalsel untuk memberikan informasi sesuai kewenangan masing-masing.

Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin menjelaskan seluruh masukan dari instansi terkait akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rekomendasi akhir Pansus.

Dalam rapat tersebut, Kartoyo turut membeberkan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepala Bidang Pemeriksaan Kalsel 1 BPK RI Perwakilan Kalsel Iwan Fajar Nugroho menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap dugaan penyimpangan tersebut bukan menjadi kewenangan BPK RI Perwakilan Kalsel.

{nextPage}

Untuk memperkuat kajian dan memperoleh kejelasan terkait regulasi, Pansus berencana mendatangi Kantor BPK RI Pusat di Jakarta.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut koordinasi Pansus dengan BPH Migas yang sebelumnya dilakukan di Jakarta terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi.

Dari koordinasi bersama BPH Migas diketahui alokasi pasokan BBM bersubsidi untuk Kalsel telah sesuai dengan kuota, namun Pansus masih menemukan persoalan di lapangan berupa antrean panjang yang diduga berkaitan dengan penyimpangan distribusi.

Sumber: Gesuri.id