Pansus DPRD Kalsel Perkuat Kajian Distribusi BBM, Rekomendasi Disiapkan Berbasis Data

Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. (Humas DPRD Kalsel)

   BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kajian terkait tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi.

Pendalaman data dilakukan melalui rapat bersama sejumlah instansi terkait di antaranya Bapenda Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Rapat tersebut berlangsung pada Selasa (11/8/2026) dan dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Kartoyo, M.M.

BACA JUGA: DPRD Kalsel Dorong Barito Putera Bangkit dan Ukir Prestasi di Musim Kompetisi Baru

H. M. Syaripuddin mengatakan Pansus tidak ingin rekomendasi yang disusun hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung fakta di lapangan.

Menurutnya, setiap kesimpulan harus memiliki dasar data dan informasi dari berbagai instansi yang berwenang maupun memiliki keterkaitan dengan distribusi BBM.

“Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM,” ujarnya.

Ia menjelaskan informasi yang dihimpun tidak hanya menyangkut mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, tetapi juga berbagai data pendukung mengenai kondisi distribusi di lapangan.

Pansus juga mencermati sejumlah aspek yang berkaitan dengan kepentingan daerah dalam proses penyusunan rekomendasi.

Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan distribusi BBM nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan daerah.

Saat ini, Pansus masih melakukan pencocokan serta pendalaman data dari berbagai sumber untuk memastikan hasil kajian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

{nextPage}

Syaripuddin menegaskan proses pengawasan tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi akan dilanjutkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sejumlah instansi di tingkat pusat.

“Kita ingin rekomendasi yang lahir benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Pansus berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya bersifat konkret dan aplikatif sehingga distribusi BBM bersubsidi di Kalsel semakin tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sumber: Kalimantanpost.com