![]() |
| Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati. (Tajukkalimantan.com/Fendy) |
PARINGIN, TajukKalimantan.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Balangan mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026), saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027.
Fraksi PPP mencermati adanya penurunan PAD yang diproyeksikan dalam rancangan APBD 2027. Penurunan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah.
PPP mempertanyakan faktor yang menyebabkan PAD mengalami penurunan sekitar 4,85 persen dibandingkan dengan kondisi anggaran sebelumnya.
Menurut fraksi tersebut, penjelasan mengenai penyebab penurunan PAD penting untuk mengetahui kondisi riil kemampuan pendapatan daerah. Hal ini juga diperlukan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan anggaran dan target pendapatan pada 2027.
Fraksi PPP berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka dalam pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD.
Selain persoalan PAD, PPP juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya efisiensi anggaran setelah APBD 2027 ditetapkan. Fraksi tersebut berharap tidak terjadi efisiensi tambahan yang dapat semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
{nextPage}
PPP meminta agar proses pembahasan Raperda APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan tersebut menjadi catatan Fraksi PPP dalam pembahasan Raperda APBD 2027. Fraksi ini pada prinsipnya menerima rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah.
(Tajukkalimantan.com/Fendy)
.jpg)