Fraksi PAN Soroti Penurunan Belanja dan Kenaikan BTT dalam APBD Balangan 2027

Ketua DPRD Kabupaten Balangan Hj. Lindawati. (Tajukkalimantan.com/Fendy)

   PARINGIN, TajukKalimantan.com – Fraksi PAN DPRD Kabupaten Balangan menyoroti penurunan belanja daerah serta kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Catatan tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026), saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027.

Fraksi PAN mencermati kondisi pendapatan daerah yang diproyeksikan sekitar Rp1,65 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp2,26 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan.

BACA JUGA: Fraksi NasDem Soroti Tekanan Fiskal Balangan dalam Raperda APBD 2027

Selain persoalan pendapatan, PAN menyoroti penurunan belanja daerah sekitar Rp618,07 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan efisiensi dilakukan secara selektif dan terukur.

Efisiensi anggaran, menurut PAN, jangan sampai berdampak terhadap pelayanan dasar masyarakat maupun program pembangunan yang memiliki manfaat langsung. Setiap belanja perlu diarahkan pada kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

PAN juga mendorong pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pendapatan di tengah kondisi transfer ke daerah yang mengalami tekanan.

Perhatian lain disampaikan terhadap kenaikan BTT dalam rancangan APBD 2027. PAN mencatat BTT meningkat dari sekitar Rp3,75 miliar pada anggaran sebelumnya menjadi Rp20 miliar.

Atas kenaikan tersebut, Fraksi PAN meminta pemerintah memberikan penjelasan dan perencanaan yang jelas mengenai penggunaan BTT. Pengelolaan anggaran tersebut juga dinilai perlu mendapat pengawasan agar penggunaannya tetap tepat sasaran.

{nextPage}

Fraksi PAN pada prinsipnya menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, sejumlah catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam proses pembahasan dan penyempurnaan anggaran.

PAN menekankan agar keterbatasan fiskal di tengah penurunan belanja tetap diikuti dengan pengelolaan anggaran yang cermat, sehingga kebutuhan prioritas masyarakat tidak terabaikan.

(Tajukkalimantan.com/Fendy)