 |
| Personel gabungan bersiaga melakukan penanganan kebakaran lahan dan mengantisipasi dampak kabut asap di Kota Banjarmasin. |
BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com – Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang turut mengancam kesehatan masyarakat. Melalui Satgas Siaga Dampak Karhutla dan Kabut Asap, personel disiagakan selama 24 jam untuk menangani kebakaran sekaligus melindungi warga.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Banjarmasin, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Selain melakukan penanganan di wilayah sendiri, petugas pemadam kebakaran dari Banjarmasin juga membantu upaya pemadaman di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.
Kesiapsiagaan tersebut didukung satu posko induk di Kantor BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang berada di Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Personel gabungan disiapkan untuk merespons kejadian kebakaran dan mendukung penanganan lintas daerah sesuai kebutuhan di lapangan.
Di tengah ancaman karhutla, pemerintah kota juga berupaya mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Pembagian masker dilakukan untuk membantu mengurangi paparan polutan, sementara fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, disiagakan untuk melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Dampak kabut asap turut memengaruhi sektor pendidikan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik dari paparan udara yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Banjarmasin sempat mencapai sekitar 2.580 kasus dalam satu pekan pada minggu ke-36 tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan.
Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla dan kabut asap.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kerja sama seluruh pihak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, disertai upaya perlindungan kesehatan serta dukungan yang memadai bagi petugas di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota akan terus memperkuat penanganan dan perlindungan masyarakat agar dampak karhutla tidak semakin mengganggu kesehatan, pendidikan, maupun aktivitas warga.
Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla senilai Rp100 miliar yang diberitakan. Berdasarkan rincian alokasi yang beredar, Kota Banjarmasin tidak tercantum sebagai penerima bantuan secara langsung.
Dalam rincian tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan disebut memperoleh alokasi Rp30 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp20 miliar, Kota Banjarbaru Rp15 miliar, Kabupaten Tapin Rp15 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp10 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu Rp10 miliar.
{nextPage}
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Banjarmasin juga menghadapi dampak karhutla, khususnya kabut asap, serta mengerahkan personel untuk membantu penanganan kebakaran di daerah lain. Meski demikian, rincian penerima dan mekanisme penggunaan bantuan perlu merujuk pada data resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai dukungan anggaran bagi penanganan karhutla.
Kebutuhan operasional di lapangan mencakup bahan bakar minyak (BBM), biaya operasional, perawatan armada dan mesin pompa, serta perlengkapan keselamatan petugas. Dukungan tersebut penting untuk menjaga kesiapan personel dan peralatan ketika menghadapi kebakaran.
Karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi antardaerah, kesiapsiagaan petugas, pelayanan kesehatan yang memadai, serta dukungan operasional sesuai kebutuhan.
Pemerintah Kota Banjarmasin pun terus memperkuat upaya perlindungan warga sekaligus mendukung penanganan kebakaran lintas wilayah. Di tengah ancaman karhutla dan kabut asap, keselamatan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
Tajukkalimantan.com/Ilham
Editor: Elpian
