DPRD Kalsel Siapkan Pansus untuk Tangani Dugaan Mafia BBM Subsidi

RDP DPRD Kalsel bersama sejumlah elemen, seperti SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan (Foto hmsdprdkalsel)

    BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani dugaan praktik mafia dan pelangsiran BBM subsidi di daerah tersebut.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah elemen masyarakat.

RDP itu dihadiri SAKUTU atau Sahabat Anti Kecurangan Bersatu, asosiasi sopir angkutan, serta pihak lain yang menyoroti distribusi BBM subsidi di Kalsel.

BACA JUGA: Dewi Damayanti Tampung Aspirasi Warga Sungai Lulut dan Pengambangan Saat Reses

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, mengatakan pembentukan pansus menjadi bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran harus ditangani secara serius dan terukur demi melindungi hak masyarakat.

Dalam forum tersebut, para sopir angkutan mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk operasional sehari-hari.

Mereka menilai kondisi itu dipicu maraknya pelangsiran menggunakan barcode dan kendaraan yang telah dimodifikasi.

{nextPage}

Para sopir juga mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap mafia BBM subsidi.

Selain itu, mereka mengusulkan pembentukan Satgas Anti Mafia BBM dan berharap dilibatkan dalam pengawasan di lapangan.

Kartoyo menambahkan pansus nantinya akan berkoordinasi dengan Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

DPRD Kalsel berharap pembentukan pansus dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah tersebut.

Sumber: Jurnal Kalimantan