Hari Buruh 2026: DPR Dorong Potongan Aplikator Ojol Turun Jadi 8 Persen

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terkait rencana penurunan potongan aplikator bagi pengemudi ojek online (ojol) di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta.

JAKARTA, Tajukkalimantan.com – Nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) kini menjadi perhatian serius negara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah mulai mengambil langkah konkret melalui keterlibatan dalam struktur kepemilikan saham sejumlah perusahaan aplikator.

Menurut Dasco, keterlibatan pemerintah tersebut membuka peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada para pengemudi ojol, terutama dalam hal sistem kerja dan pembagian pendapatan.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menurunkan persentase potongan biaya yang selama ini dibebankan kepada pengemudi.

Dari sebelumnya berkisar 10 hingga 20 persen, potongan tersebut direncanakan turun menjadi hanya 8 persen.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 persen, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Selain soal potongan, pembahasan mengenai status pengemudi ojol. Apakah sebagai pekerja atau mitra, juga masih dalam tahap kajian dan simulasi.

Dasco menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas pengemudi ojol.

Ia juga menambahkan, pemerintah melalui entitas bernama Danantara telah masuk sebagai pemegang saham di sejumlah aplikator.

Dengan posisi tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan perusahaan agar lebih berpihak kepada para pekerja.

“Nanti organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni.

Audiensi juga dihadiri berbagai elemen buruh dan masyarakat sipil, termasuk aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, organisasi petani, mahasiswa, hingga lembaga advokasi seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.

Tajukkalimantan.com/Ilham
Editor: Elpian