Komisi IV DPRD Kalsel Tampung Aspirasi Mahasiswa ULM Terkait Pendidikan dan Sosial

Komisi IV DPRD Kalsel terima audiensi mahasiswa ULM. (Humas)

    BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Tahun 2026 di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Selasa.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi. Kegiatan dikemas melalui silaturahmi dan temu kenal antara jajaran DPRD Kalsel dengan mahasiswa yang tergabung dalam Kabinet Zia Nirantara.

Audiensi diawali dengan perkenalan masing-masing pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah program kerja BEM ULM selama tahun 2026. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyampaikan berbagai aspirasi serta kondisi sosial dan pendidikan yang berkembang di tengah masyarakat.

BACA JUGA: DPRD Kalsel dan Pulang Pisau Perkuat Sinergi Pengawasan untuk Dorong Pembangunan Daerah

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifa bersama anggota dewan lainnya menyambut baik kehadiran puluhan mahasiswa tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai penyambung suara masyarakat sekaligus mitra kritis pemerintah dan DPRD.

Jihan mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa menjadi bahan penting bagi Komisi IV DPRD Kalsel dalam melihat persoalan yang terjadi di lapangan, terutama di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

“Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang baik, menarik, bermanfaat dan juga masukan bagi kami di Komisi IV,” ujar Jihan Hanifa.

Ia menjelaskan, keterlibatan mahasiswa dalam memberikan pandangan dan kajian terhadap kebijakan publik sangat membantu DPRD untuk merumuskan langkah yang lebih tepat sasaran.

Menurut Jihan, mahasiswa sering kali memiliki kedekatan langsung dengan kondisi masyarakat sehingga mampu memberikan gambaran riil mengenai berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut adalah tingginya angka anak putus sekolah dan anak yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.

Terkait persoalan itu, Jihan menyebut kondisi di Kalimantan Selatan memiliki karakteristik tersendiri dibanding daerah lain. Ia menilai banyak anak yang sebenarnya tetap menjalani pendidikan, namun tidak terdata dalam sistem pendidikan nasional.

Hal itu, lanjutnya, karena sebagian anak menempuh pendidikan di pondok pesantren yang administrasinya belum sepenuhnya terintegrasi dalam data Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Nah hal itu menjadi trekingnya tidak terdata. Seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah, padahal mereka sekolah namun ijazahnya ijazah pondok,” ucapnya.

Ia menambahkan, persoalan pendataan pendidikan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap kondisi pendidikan di daerah.

Selain itu, DPRD Kalsel juga menilai penting adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan mahasiswa dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

{nextPage}

Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026 Ahmad Zidan Satrio Utomo mengatakan audiensi tersebut juga menjadi bagian dari momentum memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Menurut Zidan, mahasiswa ingin memastikan bahwa berbagai persoalan pendidikan dan sosial yang terjadi di masyarakat dapat tersampaikan langsung kepada DPRD sebagai wakil rakyat.

Dalam kesempatan itu, BEM ULM turut menyerahkan policy brief yang berisi sejumlah rekomendasi dan catatan terkait kondisi pendidikan maupun persoalan sosial di Kalimantan Selatan.

Zidan berharap DPRD Kalsel dapat terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa serta lebih aktif mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

“Harapannya, DPRD Kalsel ini bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan benar-benar mendengarkan suara maupun keluhan dari masyarakat,” kata Zidan.

Audiensi tersebut kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dan anggota Komisi IV DPRD Kalsel mengenai berbagai isu pendidikan, kesejahteraan sosial, serta pelayanan publik di daerah.

Sumber: RRI