![]() |
| Rapat Pansus I DPRD Kalsel membahas LKPj Gubernur Tahun 2025. (Humas) |
BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - DPRD Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus I menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ilham Noor tersebut difokuskan pada sektor hukum dan pemerintahan guna memperkuat pelayanan publik.
Sejumlah mitra kerja hadir dalam pembahasan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
Dalam rapat tersebut, Pansus I mendalami capaian kinerja dan implementasi program sepanjang tahun 2025.
BACA JUGA: Mahasiswa Sambangi DPRD Kalsel, Legislator Tekankan Kepemimpinan Responsif dan Keterbukaan Publik
Evaluasi juga dilakukan terhadap tindak lanjut rekomendasi LKPj tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
Ilham Noor menegaskan pentingnya melihat sejauh mana rekomendasi sebelumnya telah direalisasikan oleh perangkat daerah.
Selain itu, berbagai kendala administratif dan teknis turut dibahas guna mengoptimalkan pelaksanaan program ke depan.
Dalam pembahasan bersama Disdukcapil, perhatian difokuskan pada penguatan satu data kependudukan.
{nextPage}
Sementara itu, bersama DPMD dibahas realisasi anggaran serta rencana program, termasuk dorongan pengembangan desa digital seperti di Desa Balida, Kabupaten Balangan.
Pada sesi bersama BPSDM, Pansus I menyoroti penguatan sistem pembelajaran digital serta peningkatan kualitas aparatur.
Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sumber: RRI
.jpg)