Indonesia Dorong Dialog Damai untuk Wujudkan Stabilitas di Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Sugiono (kiri) saat bertemu dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Nyapyidaw, Myanmar. (HO-Kemenlu)

    JAKARTA, Tajukkalimantan.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Myanmar.

Komitmen tersebut disampaikan saat Sugiono melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, di Naypyidaw.

Dalam pertemuan itu, Sugiono menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendukung berbagai upaya penyelesaian konflik dan stabilitas di Myanmar.

Indonesia menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong dialog sebagai jalan penyelesaian konflik secara damai.

BACA JUGA: Penolakan Kongres Menguat, Langkah Trump Terkait Iran Hadapi Tekanan Politik

Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa proses perdamaian harus dimiliki, dijalankan, dan dipimpin oleh Myanmar sendiri.

Selain itu, Indonesia kembali menekankan pentingnya implementasi Five-Point Consensus sebagai kerangka bersama ASEAN dalam membantu penyelesaian situasi di Myanmar.

Dalam kunjungannya, Sugiono juga menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar U Tin Maung Swe.

Kedua pihak membahas sejumlah isu bilateral dan kawasan, termasuk peluang peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan hubungan antarmasyarakat.

Indonesia memandang Myanmar sebagai bagian penting dari keluarga besar ASEAN yang perlu terus didukung melalui kerja sama yang konstruktif.

{nextPage}

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan berkelanjutan negara-negara ASEAN dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

Sebelumnya, menteri luar negeri dari Filipina, Thailand, dan Malaysia juga telah melakukan kunjungan ke Myanmar dengan tujuan serupa.

Indonesia dan Myanmar sendiri telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1949 serta menjadi penggagas Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang memperkuat solidaritas negara-negara berkembang.

Sumber: Antaranews