Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Program MBG, Hasil Kajian Dilaporkan ke Presiden

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (ANTARA)

    JAKARTA, Tajukkalimantan.com - Pemerintah mulai melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan penyalahgunaan titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pendalaman tersebut dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait sebagai langkah memperbaiki pelaksanaan program nasional tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan hasil evaluasi akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu satu bulan.

BACA JUGA: Menkeu Sebut Pengelolaan APBN 2025 Berjalan Transparan dan Tepat Sasaran

Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu untuk merapikan tata kelola MBG sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Rapat terbatas tersebut membahas dua agenda utama, yakni pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan penyalahgunaan program hingga lokasi penerima manfaat yang belum memiliki dapur SPPG.

Selain itu, terdapat pula lokasi yang telah direncanakan untuk program MBG, namun pembangunan maupun operasional dapur pendukungnya masih belum tersedia.

{nextPage}

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kecukupan anggaran sebesar Rp15.000 per penerima manfaat dalam program tersebut.

Pemerintah menegaskan seluruh hasil evaluasi dan kajian akan menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum menetapkan kebijakan lanjutan guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Sumber: Antaranews