 |
| Perwakilan DPRD Kalimantan Selatan hadir di tengah aksi unjuk rasa BEM se-Kalsel di depan Gedung DPRD Kalsel. Menemui massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa. (Kalimantanlive.com/Ilham) |
BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin, Jumat (28/8/26) hari ini.
Kartoyo mengatakan, pihaknya sangat menghormati dan mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat selama berlangsung sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati.
Pihaknya juga berkomitmen untuk menerima serta mengakomodir aspirasi yang disampaikan.
“Kami menyambut aksi demonstrasi dari BEM Kalsel dan aliansi masyarakat. Kita mengapresiasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” kata Kartoyo kepada awak media.
Ia menyebut, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel.
Untuk itu, Kartoyo pun mengajak seluruh elemen, termasuk mahasiswa dan masyarakat, untuk tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga bersama-sama melakukan langkah nyata dalam penanganan karhutla di lapangan.
“Kalau memang tujuannya untuk kebaikan, niat baik atau nawaitu untuk membangun Kalimantan Selatan, pemerintah sangat siap memfasilitasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Kartoyo juga menjelaskan terkait keinginan massa aksi untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kalsel. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika dan sejumlah hal lain yang secara tiba-tiba muncul di lapangan.
Menurut Kartoyo, DPRD Kalsel tetap terbuka apabila mahasiswa ingin melakukan audiensi secara lebih mendalam. Terlebih, aspirasi tersebut dapat disertai kajian maupun data akademis yang matang sebagai bahan pembahasan.
“Kita siap menerima audiensi, apalagi kalau dibarengi dengan kajian dan data akademis yang matang,” katanya.
Lebih lanjut, Kartoyo menegaskan, persoalan karhutla tidak dapat hanya di selesaikan oleh DPRD, gubernur maupun pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan bencana tersebut membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat.
“Karhutla ini bukan hanya tanggung jawab Dewan, gubernur atau pihak eksekutif saja. Ini masalah kita bersama. Mari kita sama-sama turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menambahkan bahwa penanganan karhutla di Kalsel sejauh ini telah dilakukan secara lintas sektor.
Menurutnya, pemerintah, pihak swasta hingga kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan telah terlibat dalam upaya penanganan kebakaran.
Namun, kondisi di lapangan dinilai cukup kompleks sehingga persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu singkat.
“Penanganannya sudah dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun kelompok-kelompok yang peduli terhadap lingkungan,” ujar Gusti Iskandar.
{nextPage}
Ia menjelaskan, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Ketika api berhasil dipadamkan di satu titik, titik api baru masih dapat muncul di lokasi lainnya.
“Tidak mudah menyelesaikannya dalam satu atau dua minggu. Ketika api sudah padam di satu lokasi, bisa muncul titik api baru di lokasi yang lain,” katanya.
Ia juga menyoroti karakteristik lahan di sejumlah wilayah Kalsel yang terdampak karhutla. Sebagian kawasan merupakan lahan gambut dengan kedalaman yang cukup signifikan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses pemadaman dan penanganan membutuhkan langkah khusus, termasuk proses pembasahan kembali untuk menjaga lahan agar tidak kembali mudah terbakar.
“Sebagian besar area yang terdampak merupakan lahan gambut. Kedalamannya bisa mencapai dua meter, sehingga penanganannya membutuhkan proses perendaman dan upaya ekstra,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai penanganan karhutla membutuhkan strategi berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pemadaman ketika api telah muncul.
Gusti Iskandar turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan kalangan akademisi dalam upaya penanganan karhutla.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan di wilayah masing-masing agar potensi munculnya titik api dapat ditekan.
Ia juga menyebut keterlibatan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang turut memberikan kajian ilmiah dan membuka ruang dialog bersama DPRD Kalsel.
“Mahasiswa juga sudah ikut memberikan kajian-kajian ilmiah. Ini tentu menjadi masukan bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga pusat turut memberikan dukungan dalam penanganan karhutla, salah satunya melalui pembangunan sejumlah sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan sumber air di kawasan yang mulai mengalami kekeringan.
Dari sisi pengawasan, Gusti Iskandar mengatakan DPRD Kalsel terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau perkembangan penanganan karhutla.
Ia mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Forkopimda dalam menghadapi kondisi tersebut.
{nextPage}
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menambah titik posko penanganan karhutla dari sebelumnya satu menjadi tiga titik.
Penambahan posko tersebut termasuk di kawasan Guntung Nambar yang dinilai strategis untuk membantu melokalisir dampak asap, khususnya terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor.
Menurut Gusti Iskandar, koordinasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan upaya penanganan karhutla berjalan secara optimal.
“DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan dan kami mengapresiasi langkah cepat Pemprov bersama Forkopimda dalam menangani persoalan ini,” pungkasnya.
Tajukkalimantan.com/Ilham
Editor: elpian
