.jpg) |
| Foto bersama Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa--Kelurahan se-Kalteng Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya. (MMC Kalteng) |
PALANGKA RAYA, Tajukkalimantan.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalteng Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga pemerintahan desa serta kelurahan dalam mendukung pembangunan daerah.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pembangunan daerah membutuhkan kesamaan visi, tekad dan langkah seluruh unsur pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.
Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus garda terdepan dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agustiar meminta kepala desa dan lurah memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan program dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman maupun perkotaan.
Gubernur juga mengingatkan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan, melainkan dilakukan melalui perencanaan yang kreatif, cermat, terukur dan tepat sasaran.
Selain itu, para bupati dan wali kota diminta mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dasar pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat adat.
Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Agustiar menginstruksikan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga 3 Agustus tercatat mencapai lebih dari 3.000 hektare dengan 4.645 titik panas.
{nextPage}
Kepala daerah diminta memastikan kesiapan personel, sarana prasarana dan anggaran, sementara kepala desa serta lurah didorong mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengoptimalkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana.
Gubernur juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba serta mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar bantuan sosial, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera, dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan rakor tersebut memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemerintahan dengan menghadirkan materi dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, BNN, BPN dan BIN yang diikuti Wakil Gubernur, Forkopimda, kepala daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, 136 camat, 1.432 kepala desa, 139 lurah serta mahasiswa.
Sumber: RRI.co.id
.jpg&description=Pemprov Kalteng Dorong Desa dan Kelurahan Jadi Penggerak Pembangunan Daerah){kind=link}