BPBD Balangan Benahi Strategi Penanganan Karhutla, Soroti Kendala Akses dan Ketersediaan Air

BPBD Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor. (Tajukkalimantan.com/Fendy)

   PARINGIN, TajukKalimantan.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Senin (31/8/2026), guna mengevaluasi sekaligus memperkuat strategi dan sistem komando dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Rapat tersebut digelar sebagai respons terhadap sejumlah kendala yang dihadapi tim gabungan saat melakukan pemadaman di lapangan. Beberapa di antaranya berupa sulitnya akses menuju lokasi kebakaran serta terbatasnya ketersediaan sumber air.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, khususnya ketika menangani kebakaran di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Kecamatan Batumandi dan Lampihong.

BACA JUGA: BPBD Balangan Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW, Harapkan Keberkahan dalam Penanggulangan Bencana

Terbatasnya sumber air permukaan di sekitar lahan gambut maupun kawasan semak belukar membuat proses pemadaman dan pembasahan lahan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H Rahmi mengatakan, pihaknya bersama tim gabungan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kendala ketersediaan air. Salah satunya dengan mengusulkan pembuatan sumber air alternatif di wilayah yang sulit mendapatkan pasokan air.

“Kita akan usulkan pembuatan sumur bor dangkal untuk beberapa daerah yang tidak tersedia sumber air beserta estimasi waktu dan kebutuhan personelnya. Sarana prasarana yang mendukung penanganan juga kami siapkan secara ekstra untuk wilayah berisiko tinggi seperti Batumandi dan Lampihong,” ungkap Rahmi.

Selain persoalan sumber air dan akses menuju lokasi, rapat koordinasi juga membahas pentingnya pembenahan sistem pelaporan kejadian Karhutla. BPBD Balangan menilai diperlukan keseragaman dalam pendataan, khususnya terkait luasan lahan yang terbakar maupun area yang telah berhasil ditangani oleh tim di lapangan.

Rahmi menjelaskan, penyamaan standar pelaporan diperlukan agar informasi mengenai penanganan Karhutla dapat disampaikan melalui satu sistem data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

{nextPage}

“Kita membuat standar ukuran pelaporan agar penanganan karhutla bisa disajikan dalam satu pintu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk luasan lahan terbakar kita merujuk penuh pada standar pengukuran Manggala Agni, sedangkan luasan lahan yang tertangani menggunakan laporan kawan-kawan yang beroperasi memadamkan api di lapangan,” jelasnya.

Melalui koordinasi tersebut, BPBD Balangan berharap penanganan Karhutla ke depan dapat berjalan lebih terarah, baik dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, dukungan sumber air, maupun koordinasi serta pelaporan antarinstansi yang terlibat.

(Tajukkalimantan.com/Fendy)