![]() |
| Fraksi NasDem DPRD Balangan dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. (Tajukkalimantan.com/Fendy) |
PARINGIN, TajukKalimantan.com – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Balangan menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026), saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027.
Fraksi NasDem menilai kondisi fiskal daerah dipengaruhi oleh penurunan pendapatan serta dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Situasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun mendatang.
BACA JUGA: APBD Balangan 2027 Diproyeksi Rp2,26 Triliun, Defisit Rp606 Miliar Ditutup SiLPA dan Pinjaman
NasDem meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan tetap mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Selain mengandalkan pendapatan transfer, NasDem mendorong pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.
Fraksi tersebut juga meminta potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta aset daerah yang dimiliki pemerintah dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurut NasDem, Balangan juga perlu mulai memperkuat sektor ekonomi di luar pertambangan. Diversifikasi ekonomi dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi penerimaan daerah.
{nextPage}
Di sisi belanja, NasDem mengingatkan agar kebijakan efisiensi lebih diarahkan pada belanja operasional birokrasi. Efisiensi tersebut diharapkan tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Pandangan Fraksi NasDem tersebut menjadi salah satu catatan DPRD dalam pembahasan Raperda APBD 2027. Fraksi ini pada prinsipnya mendorong agar keterbatasan fiskal dihadapi melalui penguatan pendapatan sekaligus penajaman prioritas belanja daerah.
(Tajukkalimantan.com/Fendy)
.jpg)