![]() |
| Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati. (Tajukkalimantan.com/Fendy) |
PARINGIN, TajukKalimantan.com – Fraksi Demokrasi Maju DPRD Kabupaten Balangan menilai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penurunan PAD dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Fraksi Demokrasi Maju dalam rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026), saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
BACA JUGA: APBD Balangan 2027 Diproyeksi Rp2,26 Triliun, Defisit Rp606 Miliar Ditutup SiLPA dan Pinjaman
Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal menggali berbagai potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Balangan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru dinilai dapat menjadi langkah yang perlu diperkuat.
Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah diminta melihat peluang pengembangan usaha yang tidak hanya dapat menambah pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Balangan.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrasi Maju meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang masuk dalam APBD 2027.
Setiap program diharapkan disusun berdasarkan kebutuhan dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Prioritas anggaran juga perlu diarahkan pada program yang mendesak, produktif, serta memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
{nextPage}
Fraksi Demokrasi Maju menegaskan keterbatasan fiskal tidak semestinya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Karena itu, kebijakan anggaran perlu dirancang secara terukur dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pandangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027.
(Tajukkalimantan.com/Fendy)
.jpg)