Jalan dan Jembatan Desa Jadi Perhatian, Pemprov Kalteng Siapkan Langkah Bersama Pemkab

Ilustrasi jalan rusak di kawasan pedesaan. (Pixabay)

   PALANGKA RAYA, Tajukkalimantan.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menangani akses jalan dan jembatan menuju wilayah pedesaan.

Koordinasi dilakukan terutama terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, agar masyarakat tetap memperoleh akses menuju fasilitas pendidikan dan pelayanan dasar.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

BACA JUGA: Lindungi Warga dari Kabut Asap, Kalteng Pesan 500 Ribu Masker

Jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi ditangani Pemprov, sedangkan jalan kabupaten dan desa berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.

Karena itu, penanganan akses menuju sejumlah desa akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten masing-masing.

Pemprov Kalteng juga mempertimbangkan aktivitas masyarakat dan investasi yang berada di kawasan tersebut dalam menentukan kebutuhan pembangunan akses.

Menurut Agustiar, kondisi jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap mobilitas warga, termasuk anak-anak yang membutuhkan akses aman menuju sekolah.

Ia menegaskan pemerintah provinsi akan melihat kondisi di lapangan dan berupaya mendukung kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pembangunan daerah tetap diarahkan pada kebutuhan utama masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial dan penyediaan infrastruktur.

{nextPage}

Namun, kondisi geografis serta jarak sejumlah permukiman menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan akses yang layak bagi masyarakat.

Warga Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kotawaringin Timur, Megawati, mengatakan jalan menuju wilayah pedalaman belum beraspal dan sulit dilalui saat musim hujan.

Selain itu, jembatan kayu yang telah digunakan hampir 20 tahun mengalami kerusakan hingga runtuh, sehingga warga kini harus menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai dan berharap pemerintah segera mencari solusi pembangunan akses serta jembatan pengganti.

Sumber: RRI