Absennya Dua Kepala Dinas Bikin Agenda Komisi II DPRD Kalsel Gagal Digelar

Ketua Komisi II DPRD Kalsel M. Yani Helmi saat diwawancarai di ruang rapat Komisi II. (RRI)

    BANJARMASIN, Tajukkalimantan.com - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan rapat bersama Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan pada Rabu (7/10/2026) sore karena kepala kedua instansi tersebut tidak hadir.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, menyayangkan ketidakhadiran pimpinan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisinya.

Rapat tersebut sedianya membahas rancangan program kerja tahun anggaran 2027 sehingga membutuhkan penjelasan langsung dari kepala dinas terkait.

BACA JUGA: Belajar dari Yogyakarta, DPRD Kalsel Dorong Penguatan Pelestarian Budaya Banua

Paman Yani menegaskan, kehadiran pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diperlukan agar pembahasan agenda dan perencanaan anggaran berjalan menyeluruh.

Ia menyebut hampir 95 persen anggaran mitra kerja Komisi II mengalami penurunan sehingga pihaknya ingin mengetahui strategi dinas dalam menjalankan program prioritas.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan perencanaan matang, terlebih Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan di sektor pangan dan potensi gagal panen.

Ancaman dampak fenomena El Niño yang diperkirakan berlanjut hingga 2027 juga menjadi perhatian dalam menentukan program pembangunan daerah.

Paman Yani meminta anggaran APBD yang tersedia tetap diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk menjaga ketahanan pangan.

Ia mengatakan anggota Komisi II yang hadir turut kecewa karena telah menyediakan waktu untuk mengikuti rapat yang sebelumnya dijadwalkan.

{nextPage}

Bahkan, sejumlah anggota harus menempuh perjalanan jauh dari daerah pemilihan masing-masing demi menghadiri agenda tersebut.

Ke depan, Komisi II berencana memperkuat koordinasi dan memastikan jadwal rapat bersama mitra kerja disepakati anggota serta dihadiri pimpinan SKPD terkait.

Paman Yani berharap kejadian serupa tidak terulang sehingga pembahasan program dan anggaran dapat berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan.

Sumber: RRI