 |
| Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, saat memberikan keterangan terkait strategi komunikasi pemerintah di era digital. (Sumber: Setkab RI) |
JAKARTA, Tajukkalimantan.com – Sejumlah platform homeless media atau media digital independen yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) ramai-ramai membantah kabar bahwa mereka telah dirangkul pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
Polemik ini mencuat usai Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari memperkenalkan pendekatan baru komunikasi publik pemerintah di era digital.
Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Qodari menyebut pemerintah tengah menggandeng berbagai media baru guna memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi di media sosial. Sejumlah akun media digital besar kemudian mengunggah klarifikasi dan pernyataan sikap melalui Instagram.
USS Feeds menjadi salah satu akun yang menegaskan tidak pernah menghadiri agenda maupun membuat kerja sama dengan Bakom RI.
“Informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis akun Instagram mereka.
Hal serupa juga disampaikan Bapak2ID yang mengaku tidak terlibat maupun menghadiri pertemuan tersebut.
“Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” tulis akun tersebut.
Selain itu, Pandemic Talks menegaskan keterlibatan mereka dalam INMF hanya sebatas membangun jejaring ekosistem media baru, bukan bagian dari perekrutan pemerintah.
Sementara Folkative juga memastikan pihaknya bukan mitra resmi pemerintah dan tetap menjaga independensi editorial.
Di tengah polemik yang berkembang, akun resmi INMF turut mengeluarkan klarifikasi. Mereka menyatakan tidak ada komitmen maupun kesepakatan politik antara forum tersebut dengan Bakom RI.
DI samping itu, INMF juga menegaskan daftar media yang beredar di publik hanyalah pemetaan ekosistem media baru, bukan daftar anggota resmi organisasi.
“Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis pernyataan resmi INMF.
Dalam konferensi pers sebelumnya, Qodari menyebut media baru memiliki kekuatan besar di ruang digital dengan total pengikut mencapai ratusan juta dan jumlah tayangan hingga miliaran setiap bulan.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar komunikasi publik pemerintah lebih efektif dan dekat dengan generasi muda.
Sejumlah media yang disebut dalam pemetaan tersebut di antaranya Indozone, Dagelan, Indomusikgram, GNFI, hingga Ngomongin Uang.
Namun, langkah pemerintah itu dinilai memunculkan dilema bagi media baru. Pakar komunikasi politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai media digital berisiko kehilangan kedekatan dengan audiens jika terlalu diarahkan memuat konten pemerintah.
“Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” ujarnya.
Hingga kini, polemik soal independensi media digital dan upaya pemerintah merangkul ekosistem new media masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. (Berbagai Sumber)
Tajukkalimantan.com/Ilham
Editor: Elpian
