.jpg) |
| Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. (Tajukkalimantan.com/Fendy) |
PARINGIN, Tajukkalimantan.com – Pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan angka prevalensi stunting pada 2026 turun menjadi 10,58 persen. Target tersebut menjadi fokus bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu.
Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tercatat sebesar 14,53 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 14,58 persen.
Meski demikian, capaian tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan, yakni sebesar 11,88 persen.
BACA JUGA: Balangan Coal Dukung Pelestarian Lingkungan lewat Penanaman Pohon dan Gerakan Bersih Sungai
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, H Ahmad Sauki, mengatakan pihaknya optimistis target penurunan stunting pada 2026 dapat tercapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan serta dukungan aktif masyarakat.
Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting terus meningkat dari tahun ke tahun.
Hal itu tercermin dari tren penurunan prevalensi stunting yang terus menunjukkan perbaikan meski belum sepenuhnya memenuhi target.
"Kami optimistis target tahun 2026 bisa dicapai apabila seluruh program intervensi berjalan maksimal dan didukung partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu," ujarnya, Senin (23/6/2026).
Sauki menjelaskan, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting, salah satunya melalui program pemberian susu kepada bayi dan balita yang membutuhkan intervensi gizi.
"Ada program dari Bupati Balangan berupa pemberian susu kepada bayi dan balita yang membutuhkan intervensi gizi. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan status gizi anak sejak dini," katanya.
{nextPage}
Selain intervensi gizi, Dinas Kesehatan juga terus memperkuat kualitas pendataan sebagai dasar dalam pelaksanaan program penanganan stunting.
Menurut Sauki, setiap puskesmas dan pemerintah desa perlu memiliki data yang akurat mengenai jumlah bayi, balita, serta ibu hamil agar seluruh program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
"Program tidak akan tepat sasaran apabila kita tidak memiliki basis data yang benar. Karena itu kami ingin setiap puskesmas dan desa memiliki data riil mengenai jumlah bayi, balita, dan ibu hamil di wilayahnya," katanya.
Di samping itu, Dinas Kesehatan juga meningkatkan pendampingan terhadap ibu hamil berisiko tinggi melalui tenaga kesehatan dan dokter spesialis secara bertahap di seluruh puskesmas.
Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting.
Peningkatan kompetensi bidan serta penerapan standar pelayanan persalinan di puskesmas juga terus diperkuat guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
{nextPage}
Sauki berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus mendukung berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah.
Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, dunia pendidikan, hingga masyarakat secara luas.
"Kami berharap semua pihak dapat bersama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting. Jika dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, insyaallah target prevalensi stunting 10,58 persen pada tahun 2026 dapat kita capai," harapnya.
(Tajukkalimantan.com/Fendy)
.jpg&description=Pemkab Balangan Optimalkan Intervensi untuk Capai Target Stunting 10,58 Persen pada 2026){kind=link}