Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Lewat Rakor Nasional

Asisten II Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo saat hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026. (Kalteng.go.id)

     PALANGKA RAYA, Tajukkalimantan.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri.

Rapat yang digelar secara virtual pada Senin (20/7/2026) tersebut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo, dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Kegiatan itu juga dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

BACA JUGA: Pemprov Kalteng Terapkan Aturan Penggunaan Gawai di Sekolah untuk Perkuat Literasi Digital

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026.

Berdasarkan data tersebut, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan IPH menurun dibandingkan pekan sebelumnya.

BPS juga mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas utama seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng.

Sementara itu, Kementerian Pertanian memaparkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino melalui penguatan sektor pertanian.

Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, perbaikan irigasi, penguatan penyuluh pertanian, serta menjaga cadangan beras nasional.

{nextPage}

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih masih mengalami kenaikan sehingga distribusi impor terus dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga meminta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah diprioritaskan di daerah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, serta mengendalikan inflasi demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sumber: MMC Kalteng